Jakarta - Selama menjabat sebagai Presiden RI, Susilo
Bambang Yudhoyono dikenal patuh pada keputusan KPK. Saat
menteri-menterinya terjerat kasus korupsi, dia meminta mereka
mengundurkan diri.
Begitu juga ketika korupsi menjerat kadernya. SBY tak segan meminta mereka untuk mengundurkan diri dari jabatan di pemerintahan maupun jabatan di parpol.
"Semua pemain politik harus belajar dari SBY termasuk Pak Jokowi. SBY sangat tunduk kepada KPK. Dia sudah bangun platform seperti itu," kata pengamat politik Philip J Vermonte dalam diskusi yang digelar Poros Wartawan Jakarta (PWJ) bertajuk '100 Hari Jokowi, Masihkah Menjadi Petugas Partai' di Resto Horapa, Jl Cik Di Tiro, Menteng, Jakpus, Kamis (29/1/2015).
Philips mengatakan, SBY tentu telah cukup pengalaman. Mengingat dia telah 2 kali menjabat sebagai Presiden RI. Sehingga sikap politiknya patut ditiru.
"Jadi menurut saya Presiden Jokowi harus berpikir ulang untuk melantik Komjen BG," ujar Philip.
Ia juga menyoroti sikap Menko Polhukam Tedjo Edhi Purdjatno yang menyebut rakyat pendukung KPK tidak jelas. Menurutnya, tidak sepantasnya sebagai pejabat publik yang merupakan kepanjangan tangan dari Presiden, Tedjo mengucapkan hal itu.
"Publik tentu hanya punya ruang menekan Presiden lewat jalur publik, dan itu harus diterima. Jadi pernyataan Tedjo nggak bisa diterima," katanya.(Kutip: Detik.com) GA
Begitu juga ketika korupsi menjerat kadernya. SBY tak segan meminta mereka untuk mengundurkan diri dari jabatan di pemerintahan maupun jabatan di parpol.
"Semua pemain politik harus belajar dari SBY termasuk Pak Jokowi. SBY sangat tunduk kepada KPK. Dia sudah bangun platform seperti itu," kata pengamat politik Philip J Vermonte dalam diskusi yang digelar Poros Wartawan Jakarta (PWJ) bertajuk '100 Hari Jokowi, Masihkah Menjadi Petugas Partai' di Resto Horapa, Jl Cik Di Tiro, Menteng, Jakpus, Kamis (29/1/2015).
Philips mengatakan, SBY tentu telah cukup pengalaman. Mengingat dia telah 2 kali menjabat sebagai Presiden RI. Sehingga sikap politiknya patut ditiru.
"Jadi menurut saya Presiden Jokowi harus berpikir ulang untuk melantik Komjen BG," ujar Philip.
Ia juga menyoroti sikap Menko Polhukam Tedjo Edhi Purdjatno yang menyebut rakyat pendukung KPK tidak jelas. Menurutnya, tidak sepantasnya sebagai pejabat publik yang merupakan kepanjangan tangan dari Presiden, Tedjo mengucapkan hal itu.
"Publik tentu hanya punya ruang menekan Presiden lewat jalur publik, dan itu harus diterima. Jadi pernyataan Tedjo nggak bisa diterima," katanya.(Kutip: Detik.com) GA